CFTC Mengajukan Proposal Regulasi Pasar Kripto ke Gedung Putih

Drama regulasi pasar kripto di Amerika Serikat memasuki babak baru yang semakin menegangkan. Setelah Rancangan Undang-Undang CLARITY Act yang memberikan kejelasan aturan gagal lolos di Senat, Salah satu regulator utama di AS memutuskan untuk tidak tinggal diam.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) setempat mengirimkan proposal rencana regulasi baru terkait transaksi aset kripto dan market aset crypto langsung ke Gedung Putih, Langkah yang menandakan bahwa pemerintah AS tetap bertekad menyusun kerangka aturan meskipun tanpa melalui jalur legislatif kongres.

Bermanuver Lewat Jalur Eksekutif

Langkah CFTC ini terjadi hanya dua hari setelah pemungutan suara prosedural untuk CLARITY Act (RUU yang dirancang untuk membangun struktur pasar kripto) mandek di Senat AS.

Proposal regulasi terbaru ini sekarang sudah berada di tangan Kantor Informasi dan Urusan Regulasi (OIRA) Gedung Putih untuk dilakukan peninjauan.

Ketua CFTC, Michael Selig, sebelumnya memberikan kode keras bahwa lembaganya tidak akan pasrah dengan kegagalan di Senat. Selig menegaskan bahwa CFTC akan menggunakan wewenang hukum yang dimiliki untuk menghadirkan kerangka aturan yang lebih jelas bagi industri kripto.

Baca Juga: Nasdaq Investasikan $100 Juta ke Induk Kraken

Apa Dampaknya Bagi Trader dan Pasar?

Meskipun detail spesifik mengenai isi regulasi masih dirahasiakan, arah kebijakannya sudah mulai terlihat, fokus utamanya adalah menelaah regulasi untuk transaksi aset kripto dan struktur pasar yang mewadahinya.

Bagi trader, hal ini bisa berdampak pada aturan main di bursa-bursa kripto, terutama yang berkaitan dengan perdagangan leverage atau margin aset digital.

Menariknya, CFTC juga dikabarkan tengah menelaah bagaimana agar pengembang protokol keuangan on-chain (DeFi) bisa menawarkan produk mereka secara legal di wilayah AS.

Apakah langkah eksekutif dari CFTC akan memberikan angin segar kepastian hukum yang diidamkan industri, atau justru memperketat ruang gerak inovasi kripto AS? Kita tunggu saja hasil tinjauan dari Gedung Putih!