Regulasi Terancam Batal? Konflik Imbal Hasil Stablecoin Picu Kebuntuan di Senat AS

Lanskap regulasi stablecoin kembali menghadapi jalan buntu yang krusial. Upaya legislatif untuk mengesahkan RUU Clarity Act dilaporkan terhenti di tingkat Senat setelah muncul perselisihan mengenai aturan imbal hasil (yield) stablecoin. Konflik ini tidak hanya melibatkan regulator, tetapi juga menyeret raksasa industri.

Ketegangan mencapai puncaknya setelah jadwal pembahasan di Komite Perbankan Senat ditunda setelah Coinbase secara mendadak menarik dukungannya terhadap RUU tersebut.

Konflik Imbal Hasil: Antara Risiko dan Manfaat

Poin paling kontroversial dalam draf terbaru RUU ini adalah Section 404, yang secara tegas melarang penyedia layanan aset digital memberikan imbal hasil kepada pemegang stablecoin.

Sebagaimana laporan dari The Block, larangan tersebut untuk menghindari risiko sistemik, namun tetap mengizinkan imbalan berbasis aktivitas (transaksi, staking, atau penyediaan likuiditas)

Baca Juga: Michael Saylor Menanggapi Kritik terhadap Strategi Cadangan Bitcoin Perusahaan

Di sisi lain, Coinbase merasa keberatan dengan draft rancangan undang-undang tersebut yang dinilai lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat.

Penarikan dukungan dari Coinbase telah menyebabkan ketidakpastian pasar yang signifikan, mengingat stablecoin merupakan instrumen kunci bagi likuiditas ekosistem kripto global secara keseluruhan.

Dampak Jangka Panjang bagi Pasar Kripto

Kegagalan untuk meloloskan Clarity Act dikhawatirkan akan memperpanjang era ketidakpastian hukum di Amerika Serikat. Para kritikus berpendapat bahwa regulasi yang terlalu mengekang terhadap imbal hasil stablecoin akan melemahkan daya saing dolar digital.

Para pengamat kini menunggu apakah akan ada kompromi baru. Tanpa kesepakatan yang jelas, industri kripto harus bersiap menghadapi pengawasan yang lebih fragmentaris dari berbagai lembaga pemerintah tanpa adanya payung hukum federal yang solid.