Susul Langkah Inggris, Kanada Bersiap Melarang Donasi Kripto untuk Kampanye Politik

Hubungan antara dunia politik dan mata uang kripto tampaknya kembali menemui jalan buntu. Pemerintah federal Kanada kini tengah merumuskan rancangan undang-undang C-25 yang dengan tegas melarang penggunaan Bitcoin atau aset kripto lainnya sebagai alat donasi dalam kampanye politik.

Langkah ini menandai babak baru dalam pengetatan regulasi kripto di negara tersebut, sekaligus mempersempit ruang gerak adopsi aset digital di ranah politik arus utama.

Menutup Celah Pendanaan Gelap dan Anonimitas

Alasan utama larangan ini berpusat pada masalah transparansi dan keamanan nasional, Otoritas setempat menyoroti risiko pendanaan gelap dan potensi campur tangan asing yang kerap bersembunyi di balik transaksi blockchain yang pseudo-anonim.

Berbeda dengan sistem perbankan yang mewajibkan verifikasi identitas (KYC) berlapis, Sumbangan dalam bentuk kripto dianggap terlalu berisiko karena asal-usul dananya sulit dilacak secara presisi oleh lembaga pengawas negara.

Mengekor Jejak Regulasi Inggris Raya

Kebijakan yang diambil oleh Kanada tidak muncul secara tiba-tiba. Langkah ini secara langsung mengekor regulasi serupa yang telah lebih dulu diwacanakan dan diterapkan oleh otoritas di Inggris (UK).

Inggris sebelumnya telah mengambil sikap keras untuk memastikan integritas demokrasi mereka tetap terjaga dari aliran dana asing tak terlacak yang berpotensi memengaruhi hasil pemilu.

Dengan aturan baru ini, seluruh partai politik dan kandidat di Kanada nantinya hanya diperbolehkan menerima sumbangan dalam bentuk mata uang fiat konvensional yang disalurkan melalui jalur perbankan resmi yang terdaftar.

Baca Juga: David Sacks Lepas Jabatan “Crypto & AI Czar” untuk Peran yang Lebih Besar!

Dampaknya Bagi Industri Kripto Global

Langkah Kanada dan Inggris ini bisa menjadi preseden buruk bagi politisi pro-kripto di negara lain yang sebelumnya mengandalkan aset digital untuk menggalang dana kampanye.

Meskipun teknologi blockchain sejatinya menawarkan transparansi buku besar publik, stigma mengenai pendanaan gelap rupanya masih terlalu kuat di mata para regulator pemilu.