Pemerintah Irlandia Perketat Pengawasan Terhadap Transaksi Aset Kripto

Pemerintah Irlandia meluncurkan Strategi Nasional Anti-Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta Pendanaan Proliferasi perdana. Inisiatif ini berfokus untuk memperketat pengawasan terhadap aset digital guna mencegah pemanfaatan mata uang kripto untuk aktivitas ilegal dan pencucian uang lintas batas.

Pengetatan Dompet Pribadi dan Entitas Luar Negeri

Melalui kerangka kebijakan baru yang dirancang hingga 2030, Departemen Keuangan Irlandia mewajibkan penyedia layanan aset kripto (CASP) untuk menerapkan protokol kepatuhan yang lebih ketat.

Salah satu hal krusial adalah kewajiban pemeriksaan intensif terhadap transaksi yang melibatkan dompet pribadi (self-hosted/private wallets) beserta uji tuntas mendalam saat bertransaksi dengan entitas kripto luar negeri.

Kebijakan ini bertujuan menutup celah transaksi anonim dengan mengadopsi standar Travel Rule dari Financial Action Task Force (FATF), di mana informasi antara pengirim dan penerima wajib disertakan dalam setiap perpindahan aset digital.

Baca Juga: Binance Akan Hentikan Transaksi dengan HTX dan 10 Platform Kripto

Standar Industri Baru untuk Kripto di Sektor Perjudian

Selain semakin memperketat transaksi aset digital, pemerintah Irlandia mengarahkan badan pengawas perjudian Irlandia (Gambling Regulatory Authority of Ireland) untuk menyusun standar industri khusus.

Standar ini nantinya akan mengatur verifikasi legalitas dan sumber dana apabila aset kripto digunakan dalam aktivitas perjudian daring, ditargetkan mulai berlaku efektif pada paruh kedua tahun 2027.

Penerapan aturan ini merupakan kelanjutan implementasi regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) serta Transfer of Funds Regulation dari UE. Irlandia berkomitmen untuk memastikan wilayahnya tidak menjadi tempat berlindung dana hasil kejahatan.