Gedung Putih Desak Perbankan Mengakhiri Perselisihan Soal Stablecoin

Lanskap regulasi aset digital di Amerika Serikat tengah memasuki babak penentuan yang krusial. Dalam pertemuan tingkat tinggi baru-baru ini di Gedung Putih, para pejabat pemerintahan secara tegas mendesak perwakilan perbankan tradisional untuk segera mengakhiri perselisihan terkait aturan stablecoin.

Pesan yang disampaikan sangat jelas: sudah saatnya pihak bank untuk mengambil langkah kompromi dan bergerak maju (time to move).

Titik Temu di Balik Kebuntuan CLARITY Act

Pembahasan krusial ini berpusat pada pemberian rewards bagi pemegang stablecoin. Isu ini telah menjadi batu sandungan utama yang menahan laju pengesahan RUU Struktur Pasar Kripto, CLARITY Act, di Senat AS.

Baca Juga: Rancangan Undang-Undang CLARITY Act Menuju Pengesahan di Kongres AS

Dalam pertemuan terbarunya, Gedung Putih membuat posisinya menjadi sangat jelas bahwa mereka mendukung penerapan “rewards stablecoin yang terbatas”.

Jika pihak perbankan memberikan persetujuan terhadap ketentuan ini, sudah dipastikan akan langsung dimasukkan ke dalam draft RUU pasar kripto berikutnya.

Ketakutan Perbankan Akan Fenomena Deposit Flight

Selama ini, bank-bank tradisional termasuk bank komunitas menjadi penentang keras segala bentuk imbal hasil (yield) atau bunga yang dihasilkan dari stablecoin.

Ketakutan akan ancaman deposit flight, di mana nasabah memindahkan dana besar-besaran dari rekening tabungan menuju ekosistem kripto demi mengejar insentif tersebut.

Pertemuan sebelumnya, pihak perbankan bahkan menuntut pelarangan terhadap segala bentuk kompensasi finansial maupun non-finansial bagi pengguna stablecoin.

Kompromi Regulasi yang Lebih Ketat

Namun. sikap keras kini mulai melunak seiring intervensi Gedung Putih. Kerangka kerja kompromi yang memungkinkan pemberian rewards hanya untuk aktivitas tertentu. Pelanggar aturan akan dikenakan sanksi yang sangat berat.

Perbankan dilaporkan mulai bersedia membahas pengecualian untuk insentif yang bersifat terbatas. Nantinya, penegakan regulasi kompromi ini akan diawasi secara ketat oleh lembaga keuangan AS.

Dengan tenggat waktu penyelesaian yang dilaporkan jatuh pada bulan Maret, tekanan kini ada pada pihak perbankan dan pelaku industri kripto untuk segera merampungkan kesepakatan final.