Pavel Durov Buka Suara Terkait Tuduhan "Teroris" dari Pemerintah Rusia

Pendiri dan CEO Telegram, Pavel Durov, akhirnya angkat bicara setelah Rusia secara resmi menetapkan dirinya sebagai “teroris”. Durov menegaskan bahwa penetapan status tersebut merupakan bentuk pembalasan karena menolak tuntutan pemerintah Rusia untuk melakukan pengawasan massal dan sensor di platform Telegram.

Melalui unggahan X pribadinya, Durov membeberkan fakta di balik ketegangan terbarunya dengan Kremlin. Ia menyatakan bahwa hukum Rusia telah melarangnya “mempublikasikan informasi di Internet”.

Russia has designated me as a “terrorist” for refusing its demands for mass surveillance and censorship on Telegram.

Under Russian law, I’m banned from “publishing information on the Internet” 😌

Russian officials are clearly confused about who can ban whom from the Internet 😉
— Pavel Durov (@durov) July 30, 2026

Merespons hal tersebut, Durov dengan nada menyindir menyebut bahwa para pejabat Rusia tampaknya kebingungan mengenai siapa yang sebenarnya memiliki kuasa untuk melarang siapa di dunia maya.

Pernyataan ini muncul setelah Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) menuduh dirinya telah memfasilitasi aktivitas teroris. FSB mengklaim bahwa Telegram menghapus sejumlah saluran dan bot yang diduga kuat digunakan oleh kelompok ekstremis serta badan intelijen Ukraina.

Jejak Kasus dan Tekanan Global Terhadap Telegram

Tuduhan terhadap Pavel Durov di Rusia ini merupakan kelanjutan dari investigasi kriminal yang telah diluncurkan sejak Februari lalu.

Saat itu, regulator setempat menuding Telegram membiarkan hampir 155.000 saluran dan obrolan tetap daring, meskipun dianggap melanggar undang-undang Rusia terkait konten ekstremisme, terorisme, dan perdagangan obat-obatan terlarang.

Namun, tantangan hukum yang dihadapi Pavel Durov tidak hanya terbatas di Rusia, Durov juga tengah menghadapi rentetan tekanan regulasi di kancah internasional. Pada Agustus 2024, ia sempat ditangkap di Prancis atas tuduhan gagal memoderasi konten ilegal secara memadai.

Penangkapan tersebut memicu reaksi keras, termasuk kampanye dari TON Community yang berhasil mengumpulkan lebih dari 9 juta tanda tangan petisi untuk mendesak pembebasann.

Meski otoritas Prancis pada akhirnya mengizinkan Durov kembali ke Dubai pada Maret 2025, pengawasan global terhadap Telegram belum mereda. Baru-baru ini, regulator Australia juga memulai proses dengan tuduhan sama terkait kegagalan platform dalam menghapus konten bermuatan terorisme.

Di tengah gempuran regulasi ini, Pavel Durov tetap memposisikan dirinya sebagai pembela kebebasan berpendapat dan privasi digital, memperingatkan bahwa tuntutan dari pemerintah akan menjadi preseden buruk bagi masa depan internet yang bebas.

Disclaimer: Segala konten di Duta Crypto ID bersifat informatif dan edukatif, bukan merupakan saran investasi atau nasihat keuangan. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Duta Crypto ID tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi yang Anda buat.